Komisi Pendidikan DPR RI Minta Kemristekdikti Sidak SGU

Komisi Pendidikan DPR RI Minta Kemristekdikti Sidak SGU

659
Teguh Juwarno (paling kanan) sesaat setelah diskusi di daerah Menteng Jakarta Pusat (net)

teguhjuwarno.com – Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR, Teguh Juwarno, mendesak Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), agar menindak tegas Yayasan Swiss German University Asia (YSGUA) sebagai penyelenggara Swiss German University (SGU), jika terbukti melanggar syarat pendirian perguruan tinggi.

“Terkuaknya fakta ini tentunya sangat mengejutkan. Pihak Kemristekdikti nampaknya telah kecolongan. Betapa tidak, perguruan tinggi swasta, apalagi bertaraf internasional ternyata tidak memenuhi persyaratan mendasar, yakni memiliki gedung sendiri atau minimal menyewanya,” ujar Teguh, Kamis (24/3).

Adapun persyaratan mendasar yang dimaksud Teguh Juwarno adalah, Kepmen No 234/U/200 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Dalam Kepmen tersebut ditegaskan, salah satu syarat mendirikan perguruan tinggi adalah, memiliki tanah tempat mendirikan perguruan tinggi dengan bukti sertifikat sendiri atau disewa/dikontrak minimal 20 tahun.

Belakangan terungkap, tanah dan gedung kampus SGU yang digunakan selama ini ternyata merupakan milik PT Bumi Serpong Damai (PT BSD) dan tidak disewa. Karena itu, kata Teguh, pihaknya meminta Kemristekdikti segera melakukan sidak dan mengambil tindakan.

“Jangan tinggal diam. Bila perlu segera lakukan sidak untuk memastikan kasus itu. Jangan sampai mahasiswa dirugikan. Dua hal itu yang saya garisbawahi,” tegasnya.

Terkait penggunaan lahan milik PT BSD, Teguh mengimbau agar segera diselesaikan secara musyawarah. “Pihak SGU juga harus bisa memikirkan nasib mahasiswa. Kegiatan belajar mengajar (KBM) jangan sampai terhenti. Bisa saja SGU menyewa dulu di tempat lain, sampai masalah ini selesai,” tambah dia.

Seperti diketahui, baru-baru ini PT BSD berkirim surat kepada Yayasan Swiss German University Asia (YSGUA) sebagai penyelenggara pendidikan di SGU. Dalam surat yang diberi tembusan kepada Kemristekdikti, MPR, DPR, dan para orang tua mahasiswa. Disebutkan, demi menyelamatkan perkuliahan, PT BSD tetap memberikan opsi kepada YSGUA untuk menyelesaikan masalah penggunaan tanah dan gedung.

Dari surat PT BSD tersebut kemudian terungkap, tanah dan gedung yang digunakan SGU untuk kegiatan belajar mengajar para civitas akademi selama ini, bukanlah milik YSGUA. Hal ini, dinilai melanggar Kepmen No 234/U/200 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Padahal, saat mendaftar kuliah, setiap mahasiswa dikenakan uang pembangunan puluhan juta rupiah. Mereka kecewa karena uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Khawatir kampus tersebut ditutup yang berdampak pada masa depan pendidikan anak-anaknya, sejumlah orang tua berkirim surat kepada Kemristekdikti. Dalam suratnya, kalangan orang tua mahasiswa meminta Menristekdikti turun tangan menyelesaikan masalah tersebut demi menyelamatkan pendidikan anak-anak mereka.

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Ali Gufron Mukti, mengatakan, pihaknya akan mengecek lahan dan gedung yang digunakan oleh pihak SGU.

“Tentunya semua syarat yang telah ditentukan peraturan perundangan harus dipatuhi. Kami harus cek dulu kepada pihak SGU,” ujar Ali.

dikutp dari beritasatu.com

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY