Beranda Berita Momentum Idul Fitri dan Kemandirian Ekonomi Umat

Momentum Idul Fitri dan Kemandirian Ekonomi Umat

110
BAGIKAN
Teguh Juwarno (berbaju putih) (net)

Salah satu tradisi yang paling ditunggu-tunggu oleh sebagian besar kalangan dalam momen perayaan Idul Fitri adalah pembagian tunjangan hari raya (THR).

Dalam acara kumpul keluarga, sering kita jumpai pemandangan anak-anak kecil mengantri untuk mendapatkan amplop berisikan uang pecahan lima ribu dan sepuluh ribu Rupiah dari orang tua, pakde, bude, paman, serta tante mereka. Bagi yang sudah bekerja, biasanya mereka mendapatkan THR dari perusahaan satu atau dua minggu sebelum perayaan hari raya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 di mana pembayaran THR wajib dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya.

Sebetulnya tradisi pembagian THR dilatarbelakangi banyaknya pengeluaran ekstra, baik yang terencana maupun yang tidak terduga, menjelang Idul Fitri. Bentuk pengeluaran itu dapat berupa ongkos untuk kembali ke kampung halaman atau mudik, belanja pakaian baru, dan juga biaya bahan makanan khas hari raya seperti ketupat dan opor.

Selain itu bukan rahasia umum lagi bahwa harga bahan pokok juga cenderung melonjak selama bulan puasa sampai menjelang lebaran. Berdasarkan data yang baru dirilis oleh Bank Indonesia, angka inflasi pada bulan Mei tahun ini mencapai 4,33%, atau paling tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya selama tahun 2017. Hal ini tentu disebabkan oleh tingginya permintaan (demand) akan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga menjelang bulan Ramadhan. Meskipun begitu, kita patut memberikan apresiasi terhadap Kementerian Perdagangan atas langkah-langkah preventif yang dilakukan demi menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok selama bulan puasa.

Kemandirian ekonomi

Fenomena pembagian THR mengingatkan kita akan pentingnya memiliki kemandirian ekonomi dalam menghadapi datangnya hari raya. Perayaan lebaran tentu akan lebih menyenangkan jika kita tidak harus tergantung dengan THR untuk memenuhi segala kebutuhan musiman yang selalu muncul. Dalam situasi ini dibutuhkan sumber pemasukan tambahan di luar penghasilan primer yang dapat memenuhi kebutuhan ekstra selama bulan puasa, dan juga mungkin di bulan-bulan lainnya.

Membuka usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menjadi solusi bagi mereka yang ingin memiliki kemandirian ekonomi dalam hidup. Perlu diingat bahwa peluang untuk menjadi pengusaha UMKM juga terbuka lebar bagi para karyawan yang sudah memiliki pekerjaan penuh waktu (full-time workers). Kondisi perekonomian negara kita yang saat ini relatif stabil, baik secara ekonomi maupun politik, juga memudahkan siapa saja yang ingin memulai usaha.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tumbuh 5,02% pada tahun 2016. Angka ini relatif tinggi jika dibandingan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia yang hanya tumbuh 4,24% dan Thailand di angka 3,1%. Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai 60%, dimana 98,4% di antaranya adalah kontribusi usaha mikro dengan aset di bawah Rp 50 juta dan omzet tidak lebih dari Rp 300 juta per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa selama ada kemauan dan tekad, siapa saja sebetulnya dapat mendapatkan penghasilan ekstra dengan menjadi pengusaha UMKM.

Perdagangan elektonik

Era digitalisasi harus dipandang sebagai kesempatan emas bagi para UMKM, karena dengan semakin berkembangnya teknologi informasi maka akan mempermudah pelaku usaha untuk mencari akses terhadap sumber daya ataupun akses kepada pasar yang diperlukan bagi usahanya. Saat ini dengan bermodalkan ponsel pintar (smartphone) dan akses internet, seseorang dapat memasarkan barang dagangannya hingga menembus pasar global.

Sebagai contoh adalah terobosan yang dilakukan oleh teman-teman dari Pemuda Muhammadiyah yang baru-baru ini meluncurkan situs jual beli (e-commerce) Mallmu.com. Melalui situs ini umat dapat mengambil peran untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di masyarakat melalui berdagang secara mandiri. Salah satu keunggulan dari memasarkan produk di situs e-commerce adalah efisiensi waktu, sebab transaksi pemesanan dapat dilakukan melalui surat elektronik (email) dan sms. Selain itu para pelaku usaha UMKM yang memiliki toko daring juga dapat menghemat biaya dengan tidak harus membayar ongkos sewa bangunan fisik.

Walupun era digitalisasi masih terbilang sangat awal, terlebih bagi sektor UMKM, tapi tetap diperlukan kemampuan adaptasi yang cepat oleh para pelaku usaha demi menjaga daya saing ke depannya. Hal ini sesuai dengan spirit inovasi yang menjadi syarat utama bagi perusahaan manapun untuk bertahan di tengah dunia bisnis yang bergerak dengan sangat cepat.

Peran pemerintah

Salah satu ciri negara maju adalah tingginya jumlah wirausaha di negara tersebut. Karena dengan semakin banyaknya wirausahawan di suatu negara, maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang dapat tercipta. Sebagai contoh, 12% penduduk Amerika Serikat adalah wirausahawan, Jepang 11%, Tiongkok 10%, dan Singapura 7%. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, saat ini ada sekitar 7,8 juta wirausaha non pertanian di Indonesia, atau setara dengan 3,1% dari total populasi.

Pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan jumlah wirausaha dalam negeri. DPR sangat mengapresiasi rencana pemerintah untuk menurunkan bunga kredit usaha rakyat (KUR) tahun ini dari 9% menjadi 7% . Hal ini menjadi salah satu bukti konkrit pemerintah dalam mengembangkan sektor UMKM. Semoga penurunan bunga KUR dibarengi dengan dipermudahnya persyaratan dalam mengajukan aplikasi kredit.

Selain itu Kementerian Koperasi dan UKM juga baru saja meluncurkan aplikasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT KUMKM) yang dapat diunduh melalui Google Play. Sebagai lembaga penyedia jasa non-finansial yang melakukan pendampingan (mentoring) terhadap wirausaha pemula, aplikasi PLUT KUMKM diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan konsultasi demi meningkatkan akses terhadap pembiayaan, pemasaran, dan jaringan usaha.

Akses pembiayaan memang masih menjadi momok bagi banyak wirausaha muda. Banyak dari mereka yang sebetulnya memiliki konsep bisnis yang menjanjikan (feasible) tapi terganjal karena masalah tidak memiliki jaminan (collateral) dan lamanya berbisnis. Hal ini pula yang menjadi perhatian khusus Komisi VI DPR RI dalam membahas rancangan undang-undang tentang kewirausahaan nasional. DPR ingin nantinya ada payung hukum yang mengatur tentang penjaminan dan pengalihan risiko terhadap wirausaha pemula oleh pelaku usaha yang sudah mapan. Skema ini sesuai dengan semangat gotong royong bangsa Indonesia, di mana para wirausaha yang sudah sukses akan membantu wirausaha muda yang baru merintis bisnis.

UMKM selain sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga menjadi pilar penting dalam usaha membangun kemandirian ekonomi umat. Hal ini sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana beliau adalah seorang wirausaha yang sudah pergi berdagang ke negeri Syam di usia 25 tahun. Semoga dalam perayaan Idul Fitri di tahun berikutnya kita tidak hanya menjadi bagian dari kalangan yang menunggu pemberian THR dari tempat kita bekerja, tapi juga dapat mulai membagikan THR ke orang-orang di sekeliling kita, khususnya mereka yang kurang mampu.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438H, taqabbalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum. Mohon maaf lahir dan batin.

Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si.
Ketua Komisi VI DPR RI
Dapil Jateng IX (Kota-Kab. Tegal dan Kab. Brebes)

Kolom Opini Koran Radar Tegal, Selasa, 4 Juli 2017

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + six =