Pemerintah Harus Siapkan Tokoh yang Kompeten untuk Benahi PSSI

Pemerintah Harus Siapkan Tokoh yang Kompeten untuk Benahi PSSI

564

Teguhjuwarno.com – Anggota Komisi X DPR, Teguh Juwarno, menilai, solusi yang ditawarkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, untuk pencabutan sanksi pembekuan PSSI cenderung menemui jalan berbatu. Pasalnya, solusi yang diambil Pemerintah terhadap PSSI cenderung kurang tepat.

Menpora Imam Nachrawi diketahui mengajukan 9 syarat agar SK pembekuan PSSI dicabut. Salah satunya adalah segera melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, paling lambat April tahun ini.

Sebenarnya, menurut Teguh, pernah ada cara baik yang berusaha dilaksanakan dengan membentuk semacam Tim Mediasi mengikutsertakan Agum Gumelar‎. Sayangnya, Pemerintah pun tak bersedia mengirim perwakilannya di tim itu untuk bekerja.

“Seandainya saat itu Pemerintah bisa mengurangi kerasnya, dari timnya Pak Agum Gumelar itu bisa ditata. Cuma yang terjadi sebaliknya. Kini, faktanya, sepakbola kita hancur, tak ada kompetisi,” kata Teguh Juwarno, Jumat (4/3).

Dia mengingatkan, di era Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden, upaya intervensi Pemerintah juga dilakukan. Saat itu, yang ditarget adalah Ketum PSSI saat itu, Nurdin Halid. Pemerintah mewakilkan tugas itu kepada mantan Kasad George Toisutta.‎ Dan upaya dilaksanakan melalui cara konstitusional melalui Kongres PSSI.

“Terpilihlah Djohar Arifin sebagai Ketua PSSI. Berikutnya apa? Intervensi Pemerintah demikian ternyata tak bisa menjamin perbaikan. Sekarang lebih parah. Warga yang cari nafkah dari roda kompetisi jadi terlantar. Tapi Pemerintah seolah tak peduli,” kata dia.

Karena itu, lanjut Teguh, pihaknya mendorong agar Pemerintah bisa lebih ‘lembut’ dalam menerapkan perubahan di tubuh PSSI sesuai aturan berlaku. Dengan kelembutan itu, dia yakin, KLB PSSI bisa dilaksanakan sesuai keinginan Pemerintah.

“Kalau memang mau, siapkan tokoh kompeten untuk jadi calon ketua umum PSSI. Tentu harus dengan cara elegan. Begitu terpilih, tokoh itu yang membina sepakbola,” ulas Teguh.

Apabila KLB PSSI bisa berjalan dengan dorongan persuasif dari Pemerintah, maka selanjutnya didorong agar PSSI sebagai organisasi induk bisa melaksanakan tugasnya secara baik dan jujur.

Selain itu, kata Teguh, kompetisi didorong agar bisa berjalan dengan baik. Perusahaan-perusahaan besar bisa mendirikan klub profesional. Soal mafia pengatur skor, Teguh mengatakan bahwa di negara sepakbola maju seperti Italia sekalipun mafia tetap bermain. Sehingga yang lebih tepat adalah Pemerintah memastikan penegakan hukum berjalan dengan benar.

“Harus ada sistem yang mengawasi. Polisi, misalnya, harus mengawasi. Maksud saya, kalau penegakan hukum jalan, mafia takkan berani main-main. Tinggal bagaimana aturan dibina oleh negara,” kata Politikus PAN itu.

Di luar itu, Teguh sepakat bila pembinaan pemain sepakbola di usia dini harus dipastikan bisa berjalan dengan baik.

Bila semuanya berjalan baik dan sepakbola menjadi industri, secara otomatis akan banyak pengusaha bersedia membangun klub hingga membangun stadion skala internasional.

Menurut Teguh yang juga mantan pengurus PSSI, selama ini justru banyak Pemerintah Daerah yang terlibat dalam pengelolaan klub. Ke depan, industri sepakbola harus dikembangkan sehingga swasta mau terlibat. Pada titik itu, Teguh juga menegaskan Pemerintah harus membuktikan komitmennya untuk mendukung semisal kemudahan untuk membangun stadion besar.

“Sekarang ini, bagaimana bisa berprestasi kalau lapangan sepakbola tak berkembang. Bagaimana bisa bangun lapangan kalau ijin mal yang terus diberikan oleh Pemerintah,” tegas Teguh kepada beritasatu.com.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY