Resolusi 2016 ; Membangun Optimisme Kemandirian Bangsa

Resolusi 2016 ; Membangun Optimisme Kemandirian Bangsa

682
Ilustrasi (net)

Oleh Ir. H. Teguh Juwarno, M. Si

Anggota Fraksi PAN DPR RI

Tak terasa kita telah melewati tahun 2015 dan memulai lembaran 2016. Banyak peristiwa yang terjadi dalam satu tahun terakhir. Rasanya pentas politik dan hukum kita pada tahun 2015 lebih riuh dibanding tahun sebelumnya. Perjalanan tahun pertama kabinet kerja di bawah komando Presiden Joko Widodo telah menampakkan hasil yang cukup baik. Meskipun demikian sejumlah catatan kurang mengenakkan juga harus kita ingat agar dapat mengambil pelajaran untuk tidak mengulanginya di masa mendatang. Disamping beberapa kerja pembangunan infrastruktur yang menunjukkan hasil positif, kita merasakan kegaduhan yang sangat mengganggu dari dalam lingkaran kekuasaan. Sepertinya ada yang keliru dengan pola komunikasi antara anggota kabinet. Kondisi ini bukannya tidak memiliki dampak terhadap proses percepatan pembangunan nasional.

Kegaduhan politik berkepanjangan membuat kerja kabinet menjadi tidak fokus. Janji melejitkan pertumbuhan ekonomi belum dapat terwujud. Yang melejit justru harga kebutuhan bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Disisi lain, masyarakat juga merasa jengah dengan suguhan berita yang hampir-hampir tidak produktif. Padahal jika kita belajar dari perkembangan negara maju seperti negara-negara di timur asia, kemajuan pembangunan mensyaratkan adanya nilai-nilai achievent (hasil guna), rasionalitas dan produktifitas. Tidak mungkin pruduktifitas dapat ditingkatkan jika kita kehilangan fokus.

Kita semestinya tidak perlu ragu untuk belajar pada negara asia timur seperti Jepang, Tiongkok, atau Korea Selatan. Mereka berhasil menjadi negara maju karena sukses memanfaatkan secara optimal nilai-nilai positif yang terkandung dalam budaya mereka. Budaya positif seperti disiplin dan kerja keras mampu ditransformasikan menjadi hal yang produktif.

Menurut Sri Hartati Samhadi (2006), ada beberapa faktor keberhasilan Tiongkok sebagai satu kekuatan ekonomi dunia saat ini. Pertama, perusahaan-perusahaan teknologi asing sangat antusias untuk berinvestasi di Tiongkok, antara lain agar bisa memanfaatkan akses ke pasar Tiongkok yang sangat besar dan tumbuh cepat. Kedua, ada upaya transformasi pengetahuan dan keterampilan dari perusahaan-perusahaan lokal yang menarik modal dari investor Tiongkok di luar negeri (terutama Taiwan) sehingga mampu memproduksi barang-barang berteknologi tinggi. Rezim upah buruh murah yang terdapat pada industri padat karya, Tiongkok lebih selektif menggiring investasi ke industri yang menghasilkan high end products dan padat modal. Ketiga, kuantitas dan kualitas hasil keluaran pendidikan tinggi di bidang teknik yang kompetitif dan remunerasi bersaing dengan tenaga kerja asing. Setiap tahun, negara ini menghasilkan 2 juta – 2,5 juta sarjana, dengan 60 persennya dari jurusan teknologi (insinyur). Sebagai perbandingan, data hasil keluaran jurusan teknologi di Indonesia hanya 18 persen, AS 25 persen, dan India 50 persen.

Jadi, kemampuan mentransformasikan nilai kebudayaan – seperti disiplin, kerja keras, dan kreatifitas – menjadi produktifitas adalah kiat sukses mempercepat pembangunan nasional. Indonesia sebenarnya memiliki akar kebudayaan yang positif.

Kita sejak dahulu, bahkan sebelum berdiri sebagai sebuah bangsa merdeka, telah dikenal sebagai bangsa yang ramah, jujur, dan gotong royong. Nilai-nilai ini telah menjadi ciri bangsa Indonesia dan sulit ditemukan di negara lain. Selain modal kebudayaan, kita juga dimodali sumber daya alam yang melimpah. Modal ini bahkan tidak dimiliki oleh negara-negara maju di asia timur. Dan yang juga penting adalah modal sumber daya manusia. Kita akan memasuki era bonus demografi dimana angkatan kerja produktif kita tersedia cukup banyak bahkan surplus.

Yang belum kita lakukan barangkali berupaya serius mengapitalisasi sejumlah potensi tersebut dan mentransformasikannya menjadi sesuatu yang lebih produktif. Upaya ini tentu saja hanya bisa dilakukan jika serius dan fokus mengelolanya. Dengan kata lain, kegaduhan dan kebisingan yang ditimbulkan oleh pola komunikasi antara anggota kabinet selama ini harus dikurangi bahkan malah kalau bisa dihilangkan sama sekali.

Demikian juga dengan keributan yang timbul akibat perselisihan antar lembaga negara, terutama para penegak hukum seperti KPK, Polri, Kejaksaan Agung, KY, MA dan lainnya harus segera diredam. Lembaga penegak hukum ini harus kita dukung sepenuhnya agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan professional. Agenda penegakkan hukum terutama pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi harus diperkuat melalui kerjasma semua pihak. Sebaliknya pelemahan agenda pemberantasan korupsi harus segera dihentikan.

Dengan tekad dan usaha semua anak bangsa, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera akan dapat kita wujudkan. Optimisme ini harus terus dipelihara sembari kita berupaya sekuat tenaga mentransformasikan semua modal yang kita miliki agar dapat melaju kencang menuju kemajuan dan kesejahteraan.

Artikel ini diterbitkan di Koran Radar Tegal, tanggal 2 Januari 2016

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY