Tanggungjawab Kebangsaan Partai Amanat Nasional

Tanggungjawab Kebangsaan Partai Amanat Nasional

1321

Oleh: Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si

Anggota Fraksi PAN DPR RI Dapil Jawa Tengah IX

Partai Amanat Nasional (PAN) genap berumur tujuh belas tahun pada 23 Agustus. Usia yang cukup matang dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998, PAN bertekad mewujudkan agenda reformasi 1998. Sekedar mengingatkan, ada enam agenda reformasi yang menjadi tuntutan elemen mahasiswa dan kaum reformis. satu, meruntuhkan bangunan orde baru, membersihkan puing-puing bangunan itu dan berusaha membuat bangunan baru sebagai modern state dengan prinsip good governance. Dua, pelaksanaan amandemen UUD 1945. Tiga, penghapusan dwi fungsi ABRI. Empat, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Lima, penegakkan supremasi hukum. Enam, Pemerintahan yang bersih dari KKN. PAN hingga usia saat ini masih ‘istiqamah’ untuk menunaikan agenda reformasi yang belum tuntas dengan dukungan masyarakat melalui demokrasi prosedural pemilihan umum (pemilu).

Pemilu adalah upaya untuk melaksanakan suksesi kepemimpinan nasional. Prestasi PAN sebagai peserta pemilu paska reformasi cukup menggembirakan. Tercatat, dua kali pemilihan presiden, PAN telah mengusung dua kader terbaiknya sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Amien Rais (Pemilu 2004) dan Hatta Rajasa (Pemilu 2014). Meski keduanya tidak berhasil menjadi pasangan calon terpilih. Pada empat kali pemilu legislatif, perolehan kursi PAN bisa dibilang tidak terlalu buruk. PAN selalu dalam posisi 5 besar parpol yang memperoleh kursi DPR RI terbanyak. Hal ini menjadi indikasi bahwa PAN termasuk partai menengah yang cukup diperhitungkann secara politis.

PAN ke depan

Pembangunan ekonomi nasional pasca 1998 belum mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakat. Data BPS menyebutkan, tingkat pengangguran pada Agustus 2014 sebanyak 7,24 juta jiwa. Pada bulan Februari 2015 tingkat pengangguran meningkat menjadi 7,45 juta jiwa. Pengangguran didominasi oleh angkatan kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 9,05 persen, SMA 8,17 persen dan D I/II/III 7,49 persen. Ada satu hal yang patut dicermati, hingga Agustus 2014 penduduk yang bekerja mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar (70,48%). Tentu ini berkaitan dengan tingkat kemiskinan, kualitas pendidikan dan kondisi makro ekonomi Indonesia.

Setali tiga uang, situasi sosial politik nasional tidak jauh berbeda dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Itikad baik reformasi ternyata tidak saja membawa keberkahan juga berakibat bencana. Kebebasan yang didapat masyarakat, digunakan oleh sebagian lainnya untuk menolak hak dan kepentingan orang lain. Demokrasi yang didaulat akan membawa ketertiban politik, pada beberapa kasus hanya dimaknai demokrasi prosedural pemilu dengan banyak manipulasi, peyoratif, dan penuh transaksi. Reformasi politik yang didasarkan pada keinginan untuk menaati asas demokrasi tidak diikuti oleh komitmen untuk mengembalikan kedaulatan dan kepentingan rakyat.

PAN, pada ulang tahunnya yang ketujuh belas, melakukan ‘tafakkur’ kebangsaan dan kenegaraan. Bahwa muara perjuangan partai politik tidak sekedar memperebutkan dan mempertahankan jabatan publik. Salah satu fungsi partai politik adalah untuk melakukan agregasi seluruh kepentingan publik. Pada tataran yang lebih besar, partai politik berpotensi untuk mengubah regulasi yang berperan dalam menciptakan tata ekonomi nasional. Pada tahun 1999 Dawam Rahardjo, salah satu pendiri PAN, memberikan penjelasan tentang visi dan platform PAN terkait ekonomi kerakyatan. Ia mengkritik kebijakan pemerintah pada saat itu yang menganakemaskan konglomerat dengan memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan. Menurutnya, sudah sangat mendesak bagi pemerintah merevisi kebijakannya sehingga terjadi inklusi ekonomi. Perlu regulasi yang jelas dan implementatif bagi usaha kecil dan menengah sehingga ke depan mereka menjadi penopang utama ekonomi nasional.

Awal reformasi eksistensi PAN terasa dalam hal tata kelola pemerintahan. PAN berhasil mengkampanyekan otonomi daerah untuk dijadikan Undang-undang. Dua elemen penting yang digaungkan adalah adanya desentralisasi kekuasaan. Harus diatur perimbangan kekuasaaan politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan pengaturan kembali distribusi kekayaan alam di wilayah. Kekayaan alam daerah harus dikembalikan ke daerah sesuai azas proporsionalitas. (Kuskridho Ambardi, 2009). Dua hal ini mengandaikan bahwa perjuangan politik, pemerintahan, sosial dan ekonomi bisa dilakukan oleh partai politik.

Kedepan ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh PAN sebagai partai politik modern. Pertama membantu pemerintah untuk menciptakan pemerintah yang efektif dan bersih. Hal ini wajib dilakukan karena pemerintah yang efektif dan bersih secara logis berdampak pada keberhasilan proses demokratisasi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Kedua, reformasi internal. Reformasi ini menyangkut proses pendidikan politik, rekrutmen kader dan akuntabilitas pendanaan partai. Ketiga, menjunjung tinggi fatsoen politik. Dalam arena politik, nafsu kekuasaan perlu dikelola sehingga pemegang kekuasaan tidak semena-mena dalam menjalankan kekuasaannya. Prinsip yang dipegang adalah bahwa selalu ada perbedaan dalam setiap orientasi politik. Oleh sebab itu, setiap pribadi harus dengan penuh kerendahan hati bisa menerima setiap kemungkinan pendapat orang lain yang berbeda. Dan melihat potensi kesalahan yang ada dalam diri sendiri.

Menganalogikan dengan tahap usia perkembangan, tujuh belas tahun adalah usia remaja yang tengah berbunga-bunga. Tahap dimana seseorang yang mulai beranjak dewasa dipenuhi daya tarik dan orientasi prestasi. PAN mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan masyarakat Indonesia, semoga dukungan yang diberikan memberi kekuatan kepada PAN untuk bersama-sama elemen lain tetap memperjuangkan kemajuan dan kemandirian Indonesia.      Selamat Ulang Tahun ke-17 PAN !

Dikutip dari : Koran Radar Tegal, edisi 23 Agustus 2015

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY