Beranda Dari Dapil UMK Tegal 2015 Sebesar 1.206.000 Rupiah

UMK Tegal 2015 Sebesar 1.206.000 Rupiah

594
BAGIKAN

Teguhjuwarno.com – Upah Minimum Kota (UMK) Tegal diusulkan naik Rp162 ribu, dari Rp1.044.000 pada 2014, menjadi Rp1.206.000 per bulan pada 2015. Besaran kenaikan disepakati Dewan Pengupahan setempat.

Kabid Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Tegal, Mujiharti mengatakan, kesepakatan UMK 2015 sebesar Rp. 1.206.000, dicapai usai dibahas hingga kali keenam oleh Dewan Pengupahan.

“Rapat Dewan Pengupahan pembahasan UMK, mulai sejak awal September, baru disepakati 3 Oktober,” ujarnya, Jumat (30/10) sembari menuturkan, Dewan Pengupahan terdiri dari berbagai unsur. Antara lain perguruan tinggi (UPS), pengusaha (Organda, PHRI, Gapensi, PRSSNI, Konfederasi SPSI, dan Federasi SPTI). Kemudian unsur pemerintahnya dari Dinsosnakertrans, Bappeda, Ekbang, Diskop UMKM Perindag serta BPS.

Disebutkan, guna menentukan besaran UMK cukup alot. Unsur pekerja mengusulkan UMK 2015 senilai Rp1.262.000, dengan alasan memperhitungkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sementara unsur pengusaha meminta UMK 2015 sebesar Rp1.202.000. Baru pada pertemuan atau pembahasan terakhir, 3 Oktober, disepakati UMK 2015 mencapai Rp1.206.000 per bulan, dengan catatan bila harga BBM naik, perusahaan menambah 5 persen dari Rp. 1.206.000.

Disinggung besaran UMK 2015 berapa persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Mujiharti mengungkapkan, KHL saat ini Rp1.202.157,95. Dengan demikian, besaran UMK 2015 mencapai 100,33 persen dari KHL. “UMK 2015 memperoleh rekomendasi wali kota, dan dilayangkan atau diusulkan ke gubernur untuk ditetapkan.”

Dikutip dari Radar Group, Dia menegaskan (31/10), Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, menggelar sidang pembahasan UMK kabupaten/kota se-Jateng. Adapun penetapan oleh gubernur maksimal 20 November. Usai ditetapkan, besaran UMK baru wajib dilaksanakan 1 Januari 2015, setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi. Adapun kesempatan pengajuan penangguhan, diberi waktu usai UMK ditetapkan gubernur, hingga 21 Desember mendatang.

Ketika ditanya pelaksanaan UMK 2014, Mujiharti mengaku dari hasil monitoring, dan deteksi dini yang dilakukan, penerapan UMK 2014 belum mencapai 100 persen. Artinya, terdapat perusahaan belum melaksanakannya. “Dari 462 perusahaan tercatat sesuai UU Nomor 7 Tahun 1981, tentang wajib lapor ketenagakerjaan. Sebanyak 80 persen yang melaksanakan UMK 2014,” pungkasnya. (Editor)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + 11 =